Analisis pelaksanaan program pemberian keringanan dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Pergub Sulut No 61 Tahun 2020 (Studi pada Kantor Samsat Pembantu Sitaro)

Authors

  • Bellatryx Yulsrivita Medellu Sam Ratulangi University
  • Lintje Kalangi Sam Ratulangi University
  • I Gede Suwetja Sam Ratulangi University

DOI:

https://doi.org/10.58784/rapi.254

Keywords:

tax relief, tax waiver, motor vehicle tax

Abstract

Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Name Transfer Fee (BBNKB) are local taxes governed by the local tax incentive regulation outlined in Sulawesi Utara Governor Regulation No. 61 of 2020. This research aims to determine whether the implementation of the PKB and BBNKB relief and waiver program at the Sitaro Samsat Assistant Office is in accordance with Governor Regulation No. 61 of 2020; understand the recognition, measurement, presentation, and disclosure of the motor vehicle tax relief and waiver program at the Sitaro Samsat Assistant Office; and identify the causes of the decline in PKB and BBNKB revenue in 2023. The method used is descriptive qualitative research. Based on the findings from the Sitaro Samsat Assistant Office, it can be concluded that: the implementation of the tax relief and waiver program for motor vehicle taxes and name transfer fees has complied with Governor Regulation No. 61 of 2020; Revenue recognition is based on the values stated in the relevant documents at the time of payment. Measurement is conducted based on the fair value received, and the presentation and disclosure of motor vehicle tax revenues must be separated and reported according to the type of income as incentives (PKB and BBNKB) and penalty waivers, with all revenues presented in Indonesian Rupiah in accordance with applicable accounting standards. Revenue disclosure in operational reports includes clear classifications: types of revenue received such as PKB, BBNKB, penalty waivers, implementation periods, and revenue amounts; The causes of the decline in motor vehicle tax and name transfer fee revenues include incentive policies, timing of implementation, socialization, and taxpayer awareness.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abast, J., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. (2023). Evaluasi penerapan tata cara pemberian dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 Pada UPTD PPD Minahasa Utara. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya,Hukum, 7(3), 91-104. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/49652.

Fajriana, I., & Fachrunissa, H. (2022). Analisis pelaksanaan dan efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid 19 di Palembang (Studi pada Kantor Badan Pendaptan Daerah Kota Palembang). Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Universitas Multi Data Palembang, 121-129. https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/forbiswira/article/view/3276.

Fauziah, E., & Hidayanti, M. (2021). Analisis efektivitas pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pajak daerah tahun 2018-2020 (Studi kasus di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi). Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(3), 294-303. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2837

Languyu, G. K., Runtu, T., & Weku, P. (2023). Analisis penerapan insentif dan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi, 18(3), 182–191. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/51290.

Liberty., Falevhi, M. R., Putra, A. I., Kriswahayuni, G,. Khoirunnisa, E. Rayhan, Rahmad., Anisa. (2023). Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Dari preferensi risiko hingga dampak). Kolaborasi Pustaka Warga.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Edisi terbaru. Andi.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan Dan Insentif Pajak Daerah

Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2018). Analisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", 9(1), 118-127. DOI: https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.20076.

Rahmiyatun, F., Setyaningsih, E. D., & Hidayah, N. (2020). Analisis penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(1), 88-97. DOI: https://doi.org/10.31294/moneter.v7i1.7878.

Safitri, D. N. (2021). Kontribusi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur (Studi kasus pada masa pandemi Covid-19). Sustainable Jurnal Akuntansi, 1(1), 145-165. DOI: https://doi.org/10.30651/stb.v1i1.9762.

Sartono. (2021). Akuntansi perpajakan. Human Pesona Indonesia.

Setyawan, S. (2020). Perpajakan pengantar, KUP, pajak penghasilan, PPN & PPnBM,

Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Downloads

Published

2024-12-13

How to Cite

Medellu, B. Y., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2024). Analisis pelaksanaan program pemberian keringanan dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Pergub Sulut No 61 Tahun 2020 (Studi pada Kantor Samsat Pembantu Sitaro) . Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(2), 511–525. https://doi.org/10.58784/rapi.254

Issue

Section

Article