Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Authors

  • Reyyansi Wicen Mokoagouw Sam Ratulangi University
  • Jantje J. Tinangon Sam Ratulangi University
  • Peter M. Kapojos Sam Ratulangi University

DOI:

https://doi.org/10.58784/rapi.210

Keywords:

village budget and revenue, accountability, transparency, participatory

Abstract

The Village Budget and Revenue (APBDes) is an annual budget plan of the village government and is the basis for the management of village funds. Village governments are required to manage community funds in a transparent and accountable manner so that the government can record and report on the accounts. The purpose of this study is to determine the accountability and transparency of APBDes of Suluan Village, Tombulu District, Minahasa Regency, based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. The method used in this study is qualitative descriptive, which aims to collect data to analyse and describe the systems and procedures of the APBDes. The resource persons in this study are the village head, village secretary, village treasurer and head of government. The results of the study show that the management of APBDes in Suluan Village is based on the Regulation of the Minister of Interior No. 20 of 2018 and the indicators and principles of accountability, transparency and participation. Suluan Village provides good, accountable, transparent, and participatory information such as information through village deliberations and the installation of billboards that make information on village development financing in the APBDes and involve the community, community involvement in the planning process and implementation of the APBDes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Febrianti, A. M., & Afiah, M. S. N. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Sains Riset, 14(1), 177-185. https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2229

Fitrianti, M., & Sari V. F. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan prinsip good governance. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), 6(1), 206-218. https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114.

Hadi, B. (2020). Buku saku transparansi dan akuntabilitas realisasi APBDes. Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis transparansi dalam mendukung akuntabilitas realisasi dana desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun. Jurnal Moderat, 8(1), 79-91. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2595

Kumaat, S. K., Budiarso, N. S., & Weku, P. (2024). Analisis penerapan pajak atas penggunaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(2), 198–207. https://doi.org/10.58784/rapi.167.

Maghfirah, N., Rahman, K. G., & Marlinah, A. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pallangga Kabupaten Gowa. Manuver: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 1(1), 52-64. https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver/article/view/3655.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.

Mardiasmo. (2018). Otonomi & manajemen keuangan daerah. Andi.

Kindangen, R. S., Saerang, D. P. E., & Budiarso, N. S. (2022). Pengaruh kompetensi, motivasi dan kompensasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pratiwi, L., Nuraisyiah., & Masnawaty S. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Jurnal Sains Riset, 14(1), 220-229. https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2245.

Raharjo, M. M. (2021). Pokok-pokok dan sistem pemerintahan desa (Teori, regulasi dan implementasi). RajaGrafindo Persada

Runtunuwu, K. V., Tamboto, H., & Kambey, J. (2021). Analisis sistem akuntansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi kasus pada pemerintah Desa Karimbow Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Akuntansi Manado, 2(2), 168-175. https://dx.doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1741

Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Suatu studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1), 1-12. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16325

Siska., Wahyudi. I., Friyani. R. (2022) Analisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Benik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Jambi Accounting Review (JAR), 3(2) 167-184. https://online-journal.unja.ac.id/JAR/article/view/18880.

Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(2), 1798-1811. http://dx.doi.org/10.33395/owner.v6i4.819

Susano, A. & Rachmawati, M. (2024). Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 12(1). 50-58. https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wulandari, R., & Riharjo, B, I. (2018) Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan sistem pengendalian internal desa (Studi kasus pada Desa Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 7(7), 1-15. https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1007

Downloads

Published

2024-09-26

How to Cite

Mokoagouw, R. W., Tinangon, J. J., & Kapojos, P. M. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi APBDes Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(2), 359–372. https://doi.org/10.58784/rapi.210

Issue

Section

Article