Evaluasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan

Authors

  • Endang Sri Ayu Ponto Sam Ratulangi University
  • Jantje J. Tinangon Sam Ratulangi University
  • Dhullo Afandi Sam Ratulangi University

DOI:

https://doi.org/10.58784/rapi.184

Keywords:

accountability, village revenue and expenditure budget, regional autonomy

Abstract

Regional autonomy is a fundamental right, authority, and obligation of an autonomous region. It entails the ability to regulate and manage government affairs and the interests of local communities in accordance with statutory regulations. The central government has implemented regional autonomy to empower regional governments to manage their own affairs without interference. This research aims to determine whether the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Patokaan Village is in compliance with Law Number 20 of 2018. The data analysis method used is qualitative research with a descriptive approach. The research results clearly show that the accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Patokaan Village is in line with the regulations set out in Home Affairs Government Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. Specifically, the village government has submitted an accountability report in a timely and transparent manner to the Village Consultative Body (BPD) and the community through an information board on the design and realization of the 2023 Village Revenue and Expenditure Budget.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Annisa, V., Monoarfa, R., & Pakaya, L. (2023). Evaluasi implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa. Economics and Digital Business Review, 4(2), 115–121. https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/484

Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes. Jambura Accounting Review, 5(1), 50 - 63. https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.110.

Habiburrahman, B., & Nuraini, I. (2019). Pemanfaatan alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Batu Putih Daya. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), 3(1), 153-165. https://doi.org/10.22219/jie.v3i1.10451

Halim, A. (2012). Akuntansi sektor publik. Salemba Empat.

Hadi, A., & Hadianti, S. (2022). Konsep akuntansi. Andi.

Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(1), 16–26. https://doi.org/10.58784/rapi.73

Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDes berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 1(2), 95–105. https://doi.org/10.58784/rapi.65

Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian laporan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1), 1392-1399. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/12359.

Moleong, L., J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Erlangga.

Oktalina, G., & Silvya, M. (2024). Evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan keuangan Desa Belilik berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi, 7(1), 320-327. https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/article/view/1787

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sanjaya, K. R., Putri, A. & Lestari, D. (2023). Pengaruh pemanfaatan dana desa dan (APBDes) terhadap kesejahteraan masyarakat. Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa, 1(3), 35–50. https://ejournal-nipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/view/48.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kombinasi (Mix methods). Alfabeta

Sumarsan, T. (2017). Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS, Jilid 1, Edisi kedua. Indeks.

Swasanti , I. (2022). Optimalisasi pengelolaan APBDes dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Margomulyo. JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 6(1), 25-32. https://doi.org/10.56071/jian.v6i1.375.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Zeke, A. C., Afandi, D., & Pinatik, S. (2024). Evaluasi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Pineleng Dua Indah. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 49-59. https://doi.org/10.58784/rapi.92

Downloads

Published

2024-08-30

How to Cite

Ponto, E. S. A., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2024). Evaluasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(2), 278–287. https://doi.org/10.58784/rapi.184

Issue

Section

Article